Sekali lagi, MIGAS

Sobat, mari kita runut lagi ke belakang, mengapa Indonesia sedemikian lemah soal migas? Biar kita tidak melupakan sejarah, demikian ungkapan Bung Karno dengan 'jasmerahnya'.

Pada tahun 1998, Indonesia terkena krisis ekonomi yang parah dan Suharto memilih untuk meminta bantuan IMF. IMF pun memberikan hutang dengan sejumlah syarat yang sejatinya merampok negeri ini (jadi, mengerikan sekali bila masih ada yang pro Soeharto dan kroninya, dan bilang piye kabare le, enak jamanku tho? Kalau ingin tahu bagaimana dulu Soeharto saat baru menjabat sebagai presiden menjual murah kekayaan alam kita kepada asing, (mari kita simak film berikut ini, saya yakin kita akan nangis karena sedih dan sakit hati).

Salah satu syarat hutang dari IMF adalah reformasi energi, yaitu mereformasi harga, lembaga pengelola energi, membuka investasi sebesar-besarnya bagi swasta, dan mereduksi peran monopolistik Pertamina. Reformasi itu dituangkan dalam UU Migas. Perhatikan ini:

-RUU Migas yang mengakomodasi kehendak IMF itu diajukan pertama kali di zaman BJ Habibie, tapi ditolak DPR.

-RUU yang sama, diajukan lagi ke DPR oleh Menteri Pertambangan dan Energi era Presiden Gus Dur, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono… dan DPR bersedia membahasnya!

-Gus Dur digulingkan, digantikan Megawati. RUU itu pun disahkan pada masa Megawati, tepatnya 23 Nov 2001, menjadi UU tahun 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

UU Migas ini sangat liberal: divestasi, deregulasi, kompetisi, equal treatment (perlakuan sama antara Pertamina/BUMN dan perusahaan asing), dan penyerahan harga pada pasar. UU ini didasarkan oleh LoI (Letter of Intent) antara IMF dan Indonesia tanggal 11 Sept 1998, 19 Okt 1998, 13 Nov 1998, 20 Jan 2000, 1 Mei 2000, 31 Juli 2000, 13 Des 2001. Melalui UU Migas ini, Pertamina harus bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan kontrak wilayah eksploitasi di wilayah NKRI (!)

Pengesahan UU Migas ini tidak disetujui sepenuhnya oleh DPR (ada juga anggota DPR yang menolak dan membuat nota keberatan). UU ini lalu diajukan ke MK, dan tidak dibatalkan MK, hanya dicabut/dikoreksi 3 pasal. Patut dicatat, saat UU itu dalam proses uji di MK, pemerintah (tahun 2004, zaman SBY) sedang menandatangani kontrak migas dengan investor asing. Selain itu, perusahaan minyak seperti Caltex, Medco, dan Star Energy mengancam akan mengajukan gugatan milyaran dollar AS jika UU Migas dicabut dan memperkarakan pihak-pihak yang membatalkan kontrak kerja yang sudah dibuat ke arbitrase internasional.

Saat itu, sudah ada 105 perusahaan asing yang mendapat izin untuk bermain di sektor industri hilir migas termasuk membuka SPBU. Pemerintah saat itu, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menyatakan agar UU Migas jangan dicabut karena menurutnya, UU itu dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada calon invetor di sektor hulu dan hilir industri migas.

Penting dicatat: Keterlibatan AS melalui USAID dalam UU Migas tertuang dalam dokumen resmi berjudul “Energy Sector Governance Strengthened dan Energy Sector Reform”, salah satu kutipannya:

“USAID telah menjadi pendonor bilateral utama yang bekerja dalam reformasi sektor energi yang membantu mempengaruhi pinjaman-pinjaman multilateral yang lebih luas lagi”

Jadi, menimpakan kesalahan pada tokoh tertentu di hari ini, tanpa mengingat lagi bagaimana sejarahnya kita sampai masuk ke kubangan besar ini, jelas naif. Presiden yang bisa membawa keluar kita dari kubangan ini, jelas harus presiden yang benar-benar kuat, ideologis, dan revolusioner. Apakah Jokowi bisa? Saya terus-terang pesimis. Tapi tak ada salahnya berdoa dan menunggu saja, siapa tahu ada keajaiban. Toh dia presiden kita sekarang, mau apa lagi? Jangan lupa pula, seperti ditulis Perkins di buku Economic Hitman-nya, kalau ada presiden negara dunia ketiga berani melawan ‘imperium’, dia akan mati. Tak heran bila presiden-presiden di Amerika Latin yang berani galak pada ‘imperium’, mati perlahan karena kanker. Tentu Anda masih ingat bukan penyakit yang diderita Hugo Chaves sang revolusioner dari Venezuela. Atau, negerinya diinvasi, seperti Libya dan Suriah yang hingga kini masih bergejolak.

Disadur ulang ulasan Uni Dina.